Heboh di media sosial terkait potensi gagal bayar Kabupaten OKU kepada fihak ketiga karena kas APBD yang kosong menurut Kepala BPKAD Kabupaten OKU. Kekosongan kas ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi masyarakat OKU, seperti apa pembahasan anggaran oleh TAPD OKIU dan evaluasi APBD oleh Provinsi.
Menyikapi ke kosongan kas Daerah ini, K MAKI Sumsel angkat bicara, “mudah – mudahan viral kas kosong APBD ini hanya karena terhambatnya transfer ke kas Daerah OKU”, ucap koordinator K MAKI Bony Balitong.
“Namun kalau sampai apa yang menjadi viral saat ini benar adanya maka patut di pertanyakan penunjukan PLT Bupati OKU oleh Gubernur Sumsel, apa salah tunjuk atau karena kurang cakap PLT Bupati OKU”, ujar Bony Balitong.
Lain lagi pendapat Deputy K MAKI Sumsel Feri Kurniawan menyikapi viralnya kas Daerah OKU kosong di akhir tahun, “kalau betul apa yang dinyatakan oleh Kepala BPKAD
OKU maka hal ini tanggung jawab Pemprov Sumsel dan PLT Bupati yang di tunjuk Pemprov”, papar Feri Kurniawan.
“Hal ini terkait dengan penganggaran belanja langsung dan tak langsung yang di buat oleh TAPD OKU dan evaluasi oleh Pemprov Sumsel termasuk priority anggaran yang di buat dan di evaluasi”, jelas Feri Kurniawan.
“Namun yang pasti semua persoalan ini tanggung jawab Kepala Daerah yang di tunjuk oleh Gubernur dan juga merupakan tanggung jawab Pemprov karena Kabupaten OKU statusnya BKO Pemprov Sumsel”, pungkas Feri Kurniawan
Sumber & Rilis : K MAKI Sumsel
Nazarudin Siregar
