Keinginan tokoh – tokoh masyarakat Sumsel untuk membangun masjid Raya di Palembang di apresiasi Gubernur Sumsel dengan menghibahkan asset berupa tanah ke Yayasan Wakaf
Ruang Pembaca & Aspirasi
“Mukti” ungkap prosedur pemberian Hibah Masjid Sriwijaya tak sesuai prosedur
Pernyataan para legislator terkait pemberian hibah untuk pembangunan masjid Sriwijaya sudah sesuai prosedur dibantah Mantan Sekda Mukti Sulaiman jauh – jauh hari sebelum di
Pdt. Naftali Djoru Layangkan Surat Terbuka Terkait Pernyataan Klarifikasi Kapolres Sumba Barat
Waikabubak-wartapolri.com | Pendeta Naftali Djoru melayangkan surat terbuka terkait pernyataan Kapolres Sumba Barat dalam mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial tentang hadirnya Kelompok
“SOP penganggaran Bermasalah” kerugian hibah Masjid Sriwijaya Rp. 130 milyar
Berkas perkara untuk sidang 4 (empat) tersangka awal pada perkara dugaan korupsi masjid Sriwijaya menurut info sudah penyerahan tahap 2 (dua). Sementara itu audit
FW-LSM Kalbar Indonesia Korwil Melawi Pertanyakan Rekomendasi IDM Apakah Sudah Sesuai Kretiria Apa Belum???
Wartapolri.com,MELAWI-KALBAR Presedium FW-LSM Kalbar Indonesia DR.Sukahar SH.MH melalui Kordinator Wilayah FW-LSM Kabupaten Melawi Herry Harjomo,SE mempertanyakan atas hasil penilaian IDM ( Indeks Desa Membangun
Proses anggaran hibah masjid bermasalah, *”pemberi, penerima dan legislatif harus jadi tersangka”*
Penyidikan dugaan korupsi dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya dengan saksi anggota DPRD Sumsel mengungkap carut marut proses penganggaran dana hibah ini. Anggota Banggar dan
FW-LSM Kalbar Indonesia Korwil Melawi Mempertanyakan Atas Pemangkasan Instilasi Air Bersih Puskesmas Menukung
Wartapolri.com.MELAWI-KALBAR, Ketua Presedium FW-LSM Kalbar Indonesia Dr. Sukahar SH,MH melalui ketua Kordinator Wilayah Kabupaten Melawi Herry Harjomo mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan
Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) SEPERTI TAK TERSENTUH HUKUM
Inhu, wartapolri.com. Sudah tak menjadi rahasia umum ,dimana akibat penambangan liar dengan menggunakan mesin diesel dan nonton begitu leluasa menguras di aliran sungai batang
Vonis banding Pinangki bukti supremasi politis pada perkara pidana korupsi
Putusan Banding Jaksa cantik “Pinangki” ibarat mendapat durian runtuh, emas dan permata dalam jambangan. Diskon 6 (enam) tahun dan Kejagung tak banding. Deputy MAKI
Penetapan TSK Mukti – Nasuhi bukti ASN korban kebijakan politis Eksekutif dan legislatif
Aparatur Sipil Negara menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah yang di komandoi pejabat politis. Dilematisnya ketika Pimpinan membuat kebijakan yang melanggar aturan perundangan, “turuti atau










