Palembang,wartapolri.com- Pandemi korupsi APBD menciptakan zona merah korupsi di Sumatera Selatan karena virus korupsi bermutasi saat pergantian Kepemimpinan menurut Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI). Virus korupsi menggerogoti APBD dan merusak sistem pemerintahan sehingga melumpuhkan pelayanan publik.
“Aturan perundangan yang dibuat untuk mencegah upaya bancak uang negara terkadang di mentahkankan sendiri oleh pendapat institusi”, jelas Feri Kurniawan Deputy K MAKI.
“Catatan DPRD Sumsel terkait Bangub Sumsel 2020 dan Timbunan Site Development senilai Rp. 405 milyar yang diduga melanggar aturan perundangan tentang sistem keuangan daerah diduga di putihkan oleh institusi Kementerian”, ucap Feri Kurniawan.
“Saya sangat tidak yakin dengan dugaan korupsi ini bisa di uangkap oleh Aparat Hukum karena dokumen dalih – dalih diduga sudah di buat untuk mengcancel upaya – upaya hukum”, jelas Feri Kurniawan
“Padahal jelas dalam aturan perundangan tidak disebutkan adanya belanja Bangub karena Kepala Daerah hanya punya anggaran hibah dan juga Bangub adalah tupoksi dari pemerintah daerah bila di laksanakan”, kata Feri Kurniawan.
“Bangub harusnya masuk dalam APBD daerah bawahan dan di laksanakan daerah bawahan dalam RKA daerah bawahan bukannya di laksanakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi”, papar Feri Kurniawan.
“Apakah Bangub di bicarakan dalam KUA PPAS dan usulan OPD terkait atau usulan pemerintah Daerah menjadi tanda tanya besar dan ini harus di ungkap aparat hukum”, jelas Feri Kurniawan.
“Belum lagi timbunan kawasan site development yang belum di ubah RT RW nya tetap di laksanakan serta adenddum perubahan pasir ke tanah dengan alasan mahalnya harga pasir menjadikan dana APBD digunakan seolah belanja warung kopi”, ucap Feri Kurniawan.
“Rp. 405 milyar dana Bangub dan timbunan site development terkesan telah mengurangi belanja dasar pokok pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas nasional”, kata Feri Kurniawan.
“Apa yang di canangkan oleh Gubernur sebelumnya dengan visi misinya yang di akui secara nasional dan dunia internasional yaitu pendidikan gratis dan kesehatan seakan menjadi kenangan yang tak mungkin kembali”, pungkas Feri Kurniawan.
Sumber : K MAKI Sumsel
Nazarudin Siregar
