Palembang, Wartapolri.com- Ketidak jelasan proses Laporan pengaduan masyarakat ke Institusi hukum sering menciptakan polemik. Prasangka buruk terkait proses hukum menjadi sumber kisruh yang berkepanjangan.
Salah satu laporan yang viral di masyarakat Sumsel khususnya kota Palembang adalah Laporan masyarakat atas dugaan korupsi penyaluran Bansos kota palembang tahun 2017. Berbagai elemen masyarakat meminta komisi pemberantasan korupsi (KPK) transparan dalam proses penyelidikan perkara ini yang terkesan mangkrak.
Bahkan ada elemen masyarakat Kota Palembang meminta KPK menyerahkan perkara dugaan korupsi ini ke Kejagung. KPK selaku institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi belum berkomentar terkait demo masyarakat kota Palembang ini.
Menanggapi polemik yang tak berkesudahan ini, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI) angkat bicara. “KPK harus segera menjelaskan Laporan Masyarakat ini agar tidak terjadi prasangka buruk seperti selesai dibawah tangan atau 86”, kata Bony Balitong Koordinator K MAKI.
Sementara itu pegiat anti korupsi Sumsel “Feri Kurniawan” juga angkat bicara terkait Laporan Masyarakat ke KPK, “Apa yang tertulis dalam Laporan Keuangan Kota Palembang oleh BPK RI harusnya diselesaikan oleh fihak terperiksa agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari”, jelas Feri Kurniawan.
“Kalau di biarkan mengambang tanpa kejelasan akan membuat masyarakat semakin percaya kalau memang ada indikasi korupsi”, papar Bony Balitong. “Tidak terlalu sulit menjelaskan penyaluran Bansos ini ke Masyarakat asal prosedur, penerima dan pertanggung jawabannya lengkap”, jelas Feri Kurniawan.
“Pemkot wajib bersyukur masyarakat peduli dan anti korupsi dan kalaupun ada yang khilaf dan prosedur tak lengkap kami berharap masyarakat memaafkan tapi kalau tidak ya di lanjutkan ke proses hukum”, pungkas Feri dan Bony.
Sumber : Bony Balitong & Feri Kurniawan , K MAKI Sumsel.
Nazarudin Siregar
