Taput, www.wartapolri.com -Hingga diawal bulan Juni 2021 ini, proyek dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 belum juga dicairkan, sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek fisik di 11 Kelurahan 241 Desa 15 Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara mengaku pening.
“Bingung dan pusing, itu yang setiap bulanya kami alami, dana PEN tahun 2020 belum juga dibayarkan membuat rekanan terpaksa cari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dapur” ujar salah seorang rekanan Situmeang kepada Wartawan.
Betapa tidak, lanjut para rekanan lainya yang meminta publikasi kepada wartawan, setiap bulanya ia dan rekan-rekannya harus mencari pinjaman guna membayar utangan maupun biaya hidup dan kebutuhan lainya.
“Banyak Kontraktor yang terpaksa ngutang untuk membayar material bangunan karena setiap saat pihak toko terus menagihnya karena harus mengeluarkan biaya untuk operasional nya” keluhnya.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut si Kontraktor, mau tidak mau pihaknya harus mencari dana talangan kepada pihak ketiga guna memenuhi kegiatan proyek selama pengerjaan.
Untuk mencari dana utangan pihaknya tidak mau meminjam ke Bank “kami tidak mau mencari utangan ke Bank, karena Bank pasti minta jasa malah kami berusaha berutang ke pribadi – pribadi saja”, kesalnya.
Saat akan menghadapi ujian bencana Covid 19, terlebih kebutuhan hidup saat ini tentunya pihak kontraktor sangat membutuhkan dana namun kenyataannya hingga C19 makin mengganas dana PEN yang ditunggu-tunggu itu belum juga dicairkan Pemkab Taput sampai saat ini.
Hal serupa juga dialami para kontraktor lainya, kata mereka “pihak toko material juga membutuhkan dana untuk persiapan pengadaan bahan, lalu bagaimana Kontraktor menalangi biaya utang selama berlangsungnya proses proyek?” ujarnya dengan nada tanda tanya.
Kontraktor berharap agar dana PEN tahap I tahun 2020 dicairkan secepatnya dan setiap pencairan dana proyek berikutnya sebaiknya dikucurkan segera demi kelancaran pelaksanaan proyek tersebut, harapnya.
Sebelumnya, pada hari lalu LSM LP3SU Sahala Saragi bersama Wartawan konfirmasi ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah bertemu dengan Kabid Keuangan Josua Hutabarat mengaku ratusan paket tidak bisa dicairkan.
Selanjutnya menemui Sekretaris Kantor BPKPAD Dorty Simajuntak membenarkan ada sekitar 150 paket PEN belum bisa dicairkan akibat berbagai masalah dan pembayaranya tidak bisa kami pastikan, sejumlah PPK instansi Pemerintah mengakuinya juga.
Selasa 1/6, saat ini proyek fisik PEN sudah banyak rusak bahkan belum siap, TS Bupati sesuai temuan LSM LP3SU Sahala Saragi pada Dinas Pendidikan, PUPR, Perkim, BPBD, Perindag, Pertanian, Pariwisata, Dinkes Penegak Hukum didesak menindak lanjutinya.ALAIN DELON
