SAMPIT – Pengerahan ratusan sekuriti oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT WYKI yg masuk wilayah Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI),untuk mengamankan aktfitas panen buah sawit di areal Koperasi Cempaga Perkasa menyulut emosi warga,Rabu (3/11) yang lalu
Aksi panen membuat warga marah, karena sebelumnya mereka sepakat tidak melakukan aktivitas di areal tersebut. Selain menentang panen, warga juga memasang baliho dan spanduk di halaman kantor WYKI yang menyatakan areal kantor itu juga masuk wilayah izin IUPHKm koperasi.
Diketahui bahwa Koperasi Cempaga Perkasa merupakan pemilik izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) di wilayah itu.
Pihak perusahaan ketika di konfirmasi oleh warta polri terkait kedatangan pihak koperasi beberapa hari lalu menjelaskan bahwa alasan perusahaan tetap beraktifitas di area tersebut karena area IUPHKm merupakan lahan kemitraan yang sudah diserahkan oleh koperasi Cempaga Perkasa sesuai dengan SPK No 03 yang ditandatangani bersama-2 dihadapan Notaris di Sampit pada tahun 2008. Kerjasama tersebut merupakan pembagian lahan 50%:50% kemitraan dengan durasi kerjasama 60 tahun yang dievaluasi setiap 30 tahun.
Selain itu, PT. WYKI menjelaskan bahwa telah terjadi tumpang tindih ijin dikarenakan perusahaan sudah mengantongi IUP sesuai dengan SK Bupati Kotawaringin Timur pada tahun 2013 seluas 2.300 Ha.
Oleh karena itu, pihak perusahaan meminta kepada Koperasi Cempaga Perkasa agar sama-2 menunggu penyelesaian oleh KLHK sebagai Pihak yg berwenang untuk masalah ini.
Menurut Manager PT WYKI Utoro,bahwa permasalahan ini sudah difasilitasi penyelesaiannya oleh KLHK dengan memanggil pihak perusahaan dan Koperasi pada bulan September 2021. Selain itu, KLHK sudah meminta tim BPSKL Kalimantan Selatan untuk melakukan pengecekan di areal konflik pada bulan September 2021.
Perusahaan menghimbau agar Koperasi Cempaga Perkasa menghormati proses penyelesaian Konflik oleh KLHK dan berharap tidak bertindak sewenang-wenang. JK/SPT
