Palembang,wartapolri.com- Belum usai polemik Alokasi dana publikasi pada Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Muara Enim, Pemdes dan forum kades kembali di terpa isue miring terkait alokasi Dana Desa.
menurut sumber yang dapat di percaya dana sebesar Rp. 5 juta per desa untuk Bimtek belum terealisasi seluruhnya. Menurut sumber itu juga dana Bimtek tersebut ditangan fihak ketiga dan belum di realisasikan karena dalam kondisi pendemi Covid 19.
Menjadi tanda tanya akumulasi dana Bimtek sebesar 245 desa X Rp. 5 juta atau sama dengan Rp. 1.225.000.000,- kenapa berada di rekening fihak ketiga.
Terkait dana Bimtek ini, Feri Kurniawan pegiat anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik kembali angkat bicara terkait ADD Kabupaten Muara Enim, “Bimtek itu apa sedemikian perlu hingga sampai – sampai jalan – jalan ke Provinsi lain dan menghabiskan dana milyaran rupiah”, jelas Feri Kurniawan.
“Kalau memang ada dana Bimtek di alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim dan sekarang berada di tangan fihak ketiga maka hal ini berpotensi pidana korupsi”, kata Feri Kurniawan.
“PLt Bupati Muara bapak Haji Nasrun Umar itu sangat konsisten menindak tegas oknum ASN yang menjadi mafia maling uang negara dan beliau sahabat saya sehingga saya berharap beliau bertindak terkait Alokasi Dana Desa ini”, papar Feri Kurniawan.
“Dan kalau betul berada di tangan fihak ketiga maka Pemdes harus menjelaskan alasannya dan mengapa bisa terjadi seperti itu”, pungkas Feri Kurniawan.
Dana Desa diperuntukkan untuk memperbaiki ekonomi rakyat dengan program padat karya dan membentuk Badan Usaha milik Desa yang menjadi pilar pembangunan desa di Indonesia.
Tapi nyatanya setelah hampir 10 (sepuluh) tahun Dana Desa di gelontorkan belum ada dampak signifikan perbaikan ekonomi masyarakat desa dan malah sebaliknya, sel – sel penjara tipikor di penuhi Kades – kades yang menjadi pionir koruptor masuk desa.
Narasumber : Feri Kurniawan Penggiat Anti Korupsi Sumsel
Nazarudin Siregar
