Tulungagung, wartapolri.com- Bertempat di ruang Graha Wicaksana, DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD Tulungagung terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, Sabtu (03/08/2024).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos, dihadiri Pj Bupati Tulungagung, para Wakil Ketua Dewan, Sekdakab, Asisten Sekda, serta jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Tulungagung serta para anggota dewan.
Dalam kesempatan ini Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Tulungagung melalui juru bicaranya Nila Kusuma Wardhani menyampaikan bahwa pihaknya telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran (T.A) 2024 yang diharapkan berguna bagi masyarakat Tulungagung.
Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung, sudah berhasil dibahas sehingga berhasil menentukan Anggaran
Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama,” ucap Nila.
Dari hasil pembahasan tersebut Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan catatan catatan Strategis guna perbaikan di masa mendatang, yang diantaranya adalah, anggaran yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan diupayakan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bermanfaat bagi sebagian masyarakat saja.
Perlunya penguatan Inspektorat dengan menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan roadmap kebutuhan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja pengawasan agar gread Kabupaten Tulungagung bisa meningkat.
Lalu, Peningkatan Pajak daerah di Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan dengan cara mengupdate pemungut pajak dan wajib pajak terutama pajak listrik dengan sistem online.
“Kemudian, diupayakan agar Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tulungagung tidak berada di urutan terendah lagi diantara kabupaten se Jatim dan untuk itu perlu mendapat perhatian serius agar diselesaikan secara bertahap di tahun mendatang,” tambahnya.
Selain itu, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perusahaan Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan lelang jabatan terbuka untuk Direkturnya.
Perlu adanya penyelesaian permasalahan lokasi pembangunan dan relokasi Pasar ikan Bandung yang sampai saat ini masih belum ada kepastian agar segera ditindaklanjuti.
Setiap Catatan strategis Badan Anggaran yang disampaikan pada setiap Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung agar ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek pembahasan dan prinsip-prinsip anggaran maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan Rekomendasi agar Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyampaikan terima kasih kepada juru bicara BANGGAR yang telah menyelesaikan laporan hasil pembahasannya.
“Berdasarkan hasil pembahasan BANGGAR tersebut maka pada dasarnya DPRD Tulungagung menyepakati dan menyetujui terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 menjadi perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, MT, seusai penandatanganan dan penyerahan nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2024 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan sidang paripurna.
Dikatakannya, penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 telah disinergikan dengan prioritas daerah yang terdapat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2024 melalui proses sinkronisasi dengan prioritas nasional dan provinsi.
Setelah diadakan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan komposisi PPAS sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Heru Suseno menyampaikan rinciannya sebagai berikut:
I. Pendapatan : Rp. 2.882.829.242.528 (dua triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
II. Belanja : Rp. 3.291.464.551.293 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
III. Defisit : Rp. 408.635.308.765 minus (empat ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
IV. Pembiayaan :
a. Penerimaan : Rp 424.035.308.765 (empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
b. Pengeluaran : Rp. 15.400.000.000 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah).
c. Pembiayaan Netto : Rp. 408.635.308.765 (empat ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
[5/8 17.30] Purnomo: V. Sisa Lebih Pembiayaan : Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0 (nol rupiah).
“Selanjutnya mengingat dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan Dewan yang terhormat pada saat pembahasan antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga, sehingga dapat disepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang diparipurnakan hari ini,” ucapnya.(Ika)
