www Wartapolri-Com.- Purwakarta ,5 November 2021.Aliansi Kiansantang Audensi tempat tinggal dan meditasi Bante atau Biksu umat Buddha, bertujuan dalam rangka silaturahmi serta konfirmasi ke tempat tersebut , di kp.Bojong Loa ,Desa Babakan ,Kec.Wanayasa Kab.Purwakarta.Adapun yang hadir Camat Kecamatan Wanayasa Heryadi Erlan WD,S.SPT. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung Aliansi Kiansantang Purwakarta,Danramil Wanayasa beserta jajaran nya,Kapolsek Wanayasa yang di wakili Asep Binmas beserta jajaran ,Kades Babakan dan tokoh Masyarakat warga sekitar pengurus Bante.
Rombongan Aliansi Kiansantang sebagai koordinator H.Elan Sopian SE di sambut pengurus Bante umat Buddha Tedi, serta dialog hangat dengan para pimpinan Ormas atau Lsm untuk menjawab berita miring yang berkembang di masyarakat terkait ada nya pembangunan klenteng.Tedi menjelaskan bahwa dengan tanah 3 ha untuk di jadikan tempat tinggal serta meditasi bante rohaniawan umat Buddhis ,bukan tempat beribadat yang rame di isukan berita berkembang di masyarakat dan juga beliau bilang dalam agama kami tempat Ibadat adalah Vihara bukan Klenteng “tegas Tedy.
Selanjut nya Tedy beserta pengurus yang lainnya memperlihatkan surat izin yang sudah di tempuh selama ini dengan di saksikan sejumlah Pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut.Dilanjut kan dengan perjanjian kesepahaman untuk menjawab sekaligus mengantisipasi terjadi perubahan fungsi yang tidak sesuai surat izin yang di tempuh kemudian hari.
Dari hasil konfirmasi dengan pihak pengurus Bante, cukup jelas karena apa yang tersebar berita miring yang berkembang di masayarakat tidak benar .Bante menempati sudah sah jadi warga Desa Babakan Kecamatan Wanayasa dengan di lengkapi Ktp serta KK Desa tersebut”Imbuh Ebet Kades Babakan.
Dari hasil wawancara dengan awak media wartapolri H.Elan Sopian SE.merasa puas dari pertemuan sekarang serta terjawab sudah teka-teki berita yang berkembang selama ini,begitupun pengurus bante Tedy merasa lega dari pertemuan ini telah menghasilkan kesepahaman ,beliau mohon berbagai pihak untuk mengklarifikasi serta memberikan informasi yang benar di masyarakat dari hasil pertemuan ini.
“Pungkas (Dadang H)
